BIDANG TATA RUANG

(1)       Bidang Tata Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyeggarakaran urusan di Bidang Tata Ruang, mulai dari perencanaan dan pemanfaatan tata ruang 

           dan pengendalian tata ruang.

(2)       Bidang Tata Ruang, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan penegakan disiplin pada lingkup bidang tata ruang;
2. Penyelenggaraan penyusunan konsep kebijakan dan penyusunan perencanaan penataan ruang Provinsi berdasarkan kebijakan nasional dengan memperhatikan keserasian antar Kabupaten/Kota;
3. Penyelenggaraan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) sesuai mekanisme atau prosedur dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan penataan ruang  dalam rangka keterpaduan program tata ruang sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
5. Penyelenggaraan bantuan teknis serta fasilitasi penyusunan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang dan rencana strategis wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Penyelenggaraan koodinasi, kerjasama dengan lembaga, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang;
7. Penyelenggaraan penyusunan standar-standar pelaksanaan kewenangan Daerah Provinsi  dan standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam jangka panjang, menengah dan tahunan;
8. Penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang dan evaluasi antara rencana tata ruang dengan pemanfaatan rencana tata ruang;
9. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
10. Penyelenggaraan pemberian masukan yang kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

 (3)   Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai uraian tugas:

1. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup bidang Tata Ruang;
2. Menyelenggarakan bimbingan teknik, penyuluhan dan pelatihan kepada para penyelenggara tata ruang Provinsi;
3. Menyelenggarakan bimbingan teknik, penyuluhan dan pelatihan kepada para penyelenggara tata ruang Kabupaten/Kota;
4. Menyelenggarakan pedoman perencanaan penyelenggara tata ruang;
5. Menyelenggarakan pedoman pelaksanaan penyelenggara tata ruang;
6. Menyelenggarakan pedoman pengawasan penyelenggara tata ruang;
7. Menyelenggarakan pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan tata ruang sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Menyelenggarakan pengawasan tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyelenggarakan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyelenggarakan pengkajian, penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menyelenggarakan Norma, Standar, Peraturan dan Kebijakan (NSPK) sesuai mekanisme atau prosedur dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
12. Menyelenggarakan pembinaan teknis penyedia jasa tata ruang;
13. Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistim manajemen tata ruang Provinsi;
14. Menyelenggarakan telaahan staf kepada pimpinan untuk pengambilan kebijakan;
15. Menyelenggarakan masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;
16. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
17. Menyelenggarakan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(4)    Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Bidang Tata Ruang dibantu oleh:

1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

            1.  Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan mempunyai tugas

              Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup seksi Pengaturan dan Pembinaan, Melaksanakan pengumpulan bahan dan data tentang                  tata ruang;

1. 1. Melaksanakan pengolahan bahan dan data tentang pembinaan tata ruang;
   2. Melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan dan pelatihan para penyelenggara tata ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota;
   3. Melaksanakan penyajian bahan dan data tentang tata ruang;
   4. Melaksanakan, menyiapkan bahan bagi penyedia jasa tata ruang;
   5. Melaksanakan sosialisasi tentang tata ruang;
   6. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penataan ruang Kabupaten/Kota;
   7. Melaksanakan studi dan kajian bidang tata ruang;
   8. Melaksanakan kajian tentang kriteria tata ruang;
   9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya;
   10. Memberikan laporan dan pertanggung jawabaan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Tata Ruang, sesuai standar yang ditetapkan.

       2. Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
2. Melaksanakan pedoman perencanaan dan pemanfaatan tata ruang;
3. Melaksanakan penghimpunan bahan dan data tentang tata ruang;
4. Melaksanakan penghimpunan bahan dan data dari Kabupaten/Kota dan Provinsi;
5. Melaksanakan dan merumuskan program sektolar dalam rangka perwujudan struktural dan pola pemanfaatan ruang;
6. Melaksanakan perencanaan rencana kawasan strategis, rencana detail yang menjadi kewenangan Provinsi;
7. Memberi bantuan teknis yang berkaitan dengan dengan penyusunan rencana tata ruang dan ruang terbuka hijau di kabupaten/kota;
8. Membuatan pilot proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
9. Memberikan masukan kepada Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya;

 (3)   Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
2. Melaksanakan pengumpulan bahan dan data tentang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
3. Melaksanakan pengumpulan bahan dan data dari Kabupaten/Kota dan Provinsi tentang tata ruang;
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dan pemanfatan rencana tata ruang Provinsi, kawasan lintas Kabupaten/Kotan dan kawasan strategis Provinsi;
5. Melaksanakan bantuan teknis penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi;
6. Melaksanakan, memberikan dan membatalkan ijin pemanfaatan ruang sesuai kewenangan Provinsi yang berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota;
7. Melaksanakan dan memfasilitasi penyelesaian pelaksanaan penataan ruang lintas Kabupaten/Kota;
8. Melaksanakan advokasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;
9. Memberikan masukan kepada Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;